Ratusan mahasiswa saat dihadang polisi untuk masuk ke kantor Kejari Kota Malang, Jawa Timur. Dalam aksi itu 5 mahasiswa diketahui luka dikepala dan Kajari setempat dihadiahi tikus. Senin (14/1/2013) Unjuk rasa oleh More »
Jampidsus Kejagung Andhi Nirwanto, katakan kejaksaan mulai bidik korporasi di 2013. Foto: Sgp Sejak UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan Presiden 16 Agustus 1999, sangat sedikit korporasi More »
upacara Hari Anti Korupsi Internasional jatuh pada hari minggu tanggal 9 Desember 2012, yang laksanakan di halaman parkir kantor kejaksaan negeri malang pada pukul 07.30 wib, peserta upacara menggunakan seragam batik More »
pelaksanaan Upacara HUT Korpri ke -41 tahun 2012 dilaksanakan di halaman kantor kejari malang yang diikuti oleh seluruh pegawai kejari malang dengan berseragam korpri,upacara di mulai pada pukul 07.30 Wib dan berakhir More »
kegiatan outbond di kejaksaan negeri malang di laksanakan pada tanggal 23 Nopember 2012 dengan peserta sebanyak 75 orang yang bertempat di wanawisata bhakti alam nongkojajar..outbond di mulai sejak pukul 08.30 wib dan berakhir pada pukul 15.00 wib…
Rabu, 14 November 2012 14:18:57 WIB
Malang (beritajatim.com) - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang dan sejumlah aktivis Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi kejaksaan Negeri Malang, Rabu (14/11/2012). Hal itu dilakukan untuk mendesak Kejaksaan Negeri Malang lebih transparan dalam mengungkap kasus korupsi di UIN Maliki Malang.
Namun sayang, mereka tak bisa bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Wenny Gustiaty yang sedang keluar. Sehingga mereka hanya ditemui tiga orang penyidik.
Salah satu mahasiswa UIN Maliki Malang, In’am Mutsofa mengatakan, kedatangannya kali ini untuk mengetahui siapa saja tersangka dalam kasus korupsi pembebasan lahan kampus II UIN Maliki Malang. Menurutnya, pada akhir bulan lalu muncul pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa perkembangan kasus tersebut telah dinaikkan ke tingkat penyidikan.
“Tetapi kenapa dua orang yang berinisial MH dan MW statusnya masih calon tersnagka. Padahal dalam hukum acara pidana, peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan berarti telah ditetapkan tersangkanya,” ujarnya.
Untuk itu, mereka mendesak agar Kejari Malang lebih transparan terkait penyelesaian kasus tersebut, Bahkan mereka juga meminta Kejari mempertegas siapa saja yang dinyatakan sebagai tersangka.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALANG
MUNASIM, SH.MH.
