Sejak UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan Presiden 16 Agustus 1999, sangat sedikit korporasi yang dijadikan subjek tindak pidana korupsi. Institusi penegak hukum lebih fokus menjerat perorangan, baik pejabat maupun swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Satu perkara yang menjerat korporasi adalah dugaan korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Dalam putusan yang telah berkekuatan tetap, PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama 6 bulan.

Padahal, Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur mengenai pengenaan tindak pidana korupsi terhadap korporasi. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), jika tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7), pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimal pidana ditambah sepertiga. Berdasarkan ketentuan ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Andhi Nirwanto melihatnya sebagai resolusi di tahun 2013.

upacara Hari Anti Korupsi Internasional jatuh pada hari minggu tanggal 9 Desember 2012, yang  laksanakan di halaman parkir kantor kejaksaan  negeri malang pada pukul 07.30 wib, peserta upacara menggunakan seragam batik

di lanjutkan dengan pembagian stiker dan brosur anti KKN yang di laksanakan oleh kajari dan  seluruh pegawai kejaksaan negeri malang